FORUM FASILITATOR

Wadah berbagi inspirasi dan pengalaman bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dosen, masyarakat, dan siswa dalam membangun sekolah yang berhasil.

Kebijakan Mutasi 727 Guru SD dan SMP

Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh

Kebijakan Mutasi 727 Guru SD dan SMP
Ibu Noni Mambang SPd, guru IPS yang dimutasi ke SMPN 1 Susoh. Kini dia telah mencukupi jumlah 24 jam mengajarnya.

Data dan Kebijakan

Berdasarkan analisis kebutuhan guru tingkat SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), didapati kekurangan guru kelas (PNS) untuk jenjang SD sebanyak 48 orang yaitu dengan kebutuhan 670 guru dan hanya tersedia 622 orang guru. Di kabupaten ini juga terjadi kekurangan delapan orang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari kebutuhan 112 orang serta kekurangan 41 orang guru Pendidikan Jasmani (Penjas) dari kebutuhan 109 orang guru. 

Dilihat dari kecukupan guru pada tingkat sekolah, khususnya guru kelas, PAI, dan Penjas maka terbukti penyebaran guru masih belum merata, karena masih adanya sekolah yang mengalami kelebihan guru dan sekolah yang masih kekurangan guru. Data di kabupaten ini membuktikan bahwa 59 sekolah masih kekurangan guru kelas, sementara 11 sekolah lainnya kelebihan guru kelas. Sedangkan 44 sekolah sudah berkecukupan guru kelas. Penyebaran guru PAI dan Penjas juga menunjukkan hal yang sama. Sebanyak 28 sekolah kekurangan guru PAI dan delapan sekolah kelebihan dan tujuh sekolah cukup. Sedangkan untuk guru Penjas kekurangan pada 51 sekolah, kelebihan di lima sekolah, serta 58 sekolah lainnya cukup.

Hal serupa terjadi pula pada tingkat SMP. Ketersediaan dan penyebaran guru pada tingkat SMP belum mencukupi dan penyebarannya tidak merata. Kabupaten ini membutuh-kan guru mapel (mata pelajaran) yang dibutuhkan sebanyak 409 orang dengan tingkat kekurangan sebanyak 106 guru. 
Bila dilihat kebutuhan guru setiap mata pelajaran menunjukkan bahwa guru PAI, PKn, dan IPA mengalami kelebihan guru, sedangkan mata pelajaran lainnya seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matema-tika, Seni Budaya, Penjas, TIK, Mulok, dan BK mengalami kekurangan guru dengan jumlah yang bervariasi. Hanya mapel IPS yang mencukupi.

Fenomena ini menunjukkan penyebaran guru mapel belum merata, ada sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan guru dan ada sekolah yang masih kekurangan guru dengan jumlah yang bervariasi, seperti mapel IPA mengalami kelebihan di 13 sekolah tetapi kekurangan guru di delapan sekolah. Bahasa Indonesia kelebihan di tiga sekolah tetapi kekurangan di 14 sekolah, sedangkan IPS kelebihan di 10 sekolah tetapi kekurangan di 12 sekolah. Bahkan guru mapel matematika dan Bahasa Inggris kelebihan di satu sekolah dan kekurangan di 17 sekolah. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, saat konsultasi publik dengan stakeholder pendidikan, maka diambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan kebutuhan dan pemerataan guru pada tingkat kabupaten dan sekolah. Kebijakan ini mengacu dan mengimplementasi kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Kebijakan Pemetaan dan Pemerataan Guru. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupten Abdya dalam rangka menanggulangi ketimpangan kebutuhan dan pemerataan guru pada tingkat kabupaten dan sekolah adalah melakukan penggabungan sekolah, melakukan mutasi guru, dan mobile teacher (guru kunjung). 

Strategi Implementasi Kebijakan 

Untuk mendukung implementasi kebijakan pemetaan dan pemerataan guru, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Barat Daya No. 22 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014. 

“Kepala dinas pendidikan agar melaksanakan pemerataan guru sesuai data yang realistis dan kebu-tuhan sekolah. Kadis menjalankan tugas tersebut sesuai aturan main, tak perlu ragu dan khawatir dalam menjalankannya,” tegas Bapak Drs Ramli Bahar, Sekda Abdya dalam konsultasi publik Penataan dan Pemerataan Guru di kabupaten tersebut. 

Bukan tanpa alasan sekda meng-instruksikan dinas pendidikan. “Pemerataan guru perlu dilakukan segera dalam rangka peningkatan layanan pendidikan, terutama proses pembelajaran dan peningkatan mutu,” jelas Bapak Ramli. 

“Pemerataan guru menjadi program prioritas kita di tahun ini dalam upaya membenahi tata kelola guru PNS yang lebih adil pada tingkat sekolah dan sesuai dengan Peraturan Bersama Lima Menteri, apalagi kita telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil No. 22 Tahun 2014,” katanya lagi.

Implementasi kebijakan pemerataan guru di Kabupaten Abdya berpedo-man kepada hasil analisis data, yaitu : (1) melakukan mutasi guru dari sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan guru ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru baik tingkat SD maupun SMP, (2) menu-gaskan guru-guru mengajar pada sekolah yang mengalami kekurangan guru (mobile teacher), dan melakukan penggabungan sekolah-sekolah kecil yang memiliki jumlah siswa kurang dari 20 siswa per rombel. 
Hasil implementasi ketiga kebijakan ini hingga September 2016 di Kabupaten Aceh barat Daya telah melakukan mutasi sebanyak 624 orang guru SD dan 103 orang guru mapel SMP, serta 32 orang guru kunjung (mobile teacher) di tingkat SMP. Implementasi kebijakan lainnya adalah telah dilakukan penggabungan sekolah sebanyak 14 SD menjadi tujuh SD.

Dampak Kebijakan

Dampak dari implementasi kebijakan ini adalah terjadinya restrukturisasi ketersediaan guru pada tingkat sekolah. “Dengan adanya Perbup sebagai payung hukum, maka kami terus melakukan pemutasian guru, tetapi sekarang sudah berorientasi pada kebutuhan pemenuhan tugas mengajar guru dan langsung atas inisiatif guru sendiri untuk pemenuhan jam mengajarnya,” kata Bapak Yusnaidi MPd, Kepala Dinas Pendidikan Abdya. 

Sejumlah sekolah sebelumnya mengalami kelebihan dan kekurangan guru, pasca implementasi kebijakan telah mencukupi jumlah guru sesuai kebutuhan. “Kecukupan guru di sekolah akan berdampak pada pelayanan pendidikan dan pembelajaran bagi peserta didik,” lanjut Bapak Yusnaidi. 

Dampak kebijakan ini turut dirasakan Ibu Noni Mambang SPd yang saat ini aktif sebagai guru SMPN 1 Susoh.  “Kebijakan ini sangat efektif khususnya untuk saya, mutasi yang dilakukan dengan memperhatikan jarak tempuh antara tempat tinggal dengan sekolah yang sekarang menjadi lebih lebih dekat dibanding tempat tugas saya sebelumnya,” jelas Ibu Noni yang sekarang merasa lebih tenang dalam mengajar dan lebih tepat waktu ke sekolah. 

Senada dengan itu, Ibu T. Cut Mursal SPd, guru SDN 1 Manggeng merasa bersyukur dengan kebijakan bupati tersebut, kini ia dapat memenuhi jam mengajar sebagai salah satu kewajiban sertifikasi, “Saya dan banyak guru lainnya merasa tertolong dengan kebijakan ini. Kecukupan guru dan jam mengajar di sekolah jadi lebih merata sehingga beban jam mengajar dan layanan terhadap anak didik menjadi lebih maksimal,” kata Ibu Mursal. 

Pada tabel 2, dapat dilihat jumlah sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru tingkat SD serta jumlah sekolah kecukupan, kelebihan, dan kekurangan guru mata pelajaran tingkat SMP sebelum dan sesudah mutasi sebagai dampak dari kebijakan PPG di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dampak lain dari implementasi kebijakan adalah terpenuhinya jam wajib mengajar guru 24 jam per minggu. Sebelum implementasi kebijakan di sekolah-sekolah yang  mengalami kelebihan guru, meng-alami kekurangan jam wajib meng-ajar 24 jam per minggu. Sementara di sekolah-sekolah yang kekurangan guru mengalami kelebihan jam mengajar 24 jam per minggu. 

“Sekolah saya sebelumnya adalah sekolah kecil dengan jumlah siswa yang sangat terbatas, dengan digabungkannya sekolah kami ke sekolah yang sekarang ini maka memudahkan kami memenuhi jam mengajar,” jelas Ibu Yanti salah seorang guru yang sekolahnya digabung
Dampak terpenuhinya jam wajib mengajar guru 24 jam per minggu sangat membantu guru untuk mendapat tunjangan sertifikasi. 

Beberapa kebijakan lain seperti “guru kunjung” masih dilakukan dan telah dibagi secara merata dengan memperhatikan jarak dari tempat tugas induk dengan sekolah untuk jam tambahan, karena untuk mapel tertentu di SMP masih ada yang kekurangan jam mengajar.

Kendala dan Masalah 

Dalam pelaksanaannya, didapati pula kendala dan masalah dalam implementasi kebijakan pemerataan guru seperti belum dapat terpenuhinya secara maksimal pemerataan guru di semua sekolah, terutama untuk guru mata pelajaran. Hal tersebut disebabkan keterse-diaan guru yang masih kurang berbanding kebutuhan. Upaya untuk memenuhi kekurangan guru ini salah satunya melalui penerimaan guru sesuai kebutuhan. Namun hal itu belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan penerimaan tenaga guru di Kabupaten Abdya. Karena permasalahan itu, maka mutasi ini tidak berdampak terhadap guru nonPNS, terutama pada jenjang SMP.

Faktor Keberhasilan

Pemerataan guru di Kabupaten Abdya dianggap telah berhasil dengan baik, walaupun masih ada kendala dan hambatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan guru sesuai kebutuhan. Komitmen dan dukungan stakeholder pendidikan lainnya juga sangat tinggi, terutama DPRK. 

“Kami harapkan dukungan penuh dari dinas pendidikan dan Kemenag untuk memberikan data terkini dan ril kepada tim penyusun PPG sehingga dengan hasil analisis ini dapat dikeluarkan kebijakan yang benar bagi para guru,” tegas Bapak Tgk Idris, Ketua Komisi D DPRK Abdya saat sosialisasi kegiatan PPG. 

Keberhasilan lainnya dari kebijakan pemerataan guru ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah sekolah yang mengalami kelebihan dan keku-rangan guru, sedangkan jumlah se-kolah kecukupan guru semakin ber-tambah. Pada tingkat SD, jumlah se-kolah kelebihan guru kelas sebelum implementasi kebijakan pemerataan guru sebanyak 11 sekolah (9,65%). 

Setelah pemerataan tidak ada lagi sekolah kelebihan guru kelas. Terjadi peningkatan jumlah sekolah yang kecukupan guru kelas dari 44 sekolah (38.60%) menjadi 79 sekolah (69.30%). Sementara jumlah sekolah yang kekurangan guru kelas menurun dari 59 sekolah (51.75%) menjadi 35 sekolah (38.75%). 

Kelebihan guru PAI sebelum implementasi kebijakan pemerataan guru sebanyak delapan sekolah (30.70%). Setelah pemerataan jumlah sekolah kelebihan guru PAI hanya satu sekolah (0.88%). Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah sekolah kecukupan guru PAI dari 78  sekolah (68.42%) menjadi 104 sekolah (91.23%). Sementara jumlah sekolah yang kekurangan guru PAI menurun dari  28 sekolah (24.56%) menjadi sembilan sekolah (7.89%). 

Sedangkan untuk guru Penjas jumlah sekolah kelebihan guru adalah lima sekolah (4.39%). Setelah pemerataan tidak ada lagi sekolah kelebihan guru Penjas. Oleh karena itu terjadi peningkatan jumlah sekolah kecukupan guru Penjas dari 58 sekolah (50.88%) menjadi 96 sekolah (57.89%). Sementara sekolah yang mengalami kekurangan guru Penjas menurun dari  51 sekolah (44.74%) menjadi 13 sekolah (11.93%). 

Pada tingkat SMP, rata-rata jumlah sekolah kelebihan guru mapel sebelum implementasi kebijakan pemerataan guru sebanyak enam sekolah (18.60%). Setelah pemerataan jumlah sekolah kelebihan guru mapel berkurang menjadi tiga sekolah (10.46%). Dengan demikian, terjadi pening-katan jumlah sekolah kecukupan guru mapel dari 13  sekolah (42%) menjadi 18 sekolah (57.91%).

Informasi lebih lanjut hubungi:
Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya,  Jl. Nasional, No. 115, Desa Padang, 
Aceh Barat Daya, Aceh
Telp : 0659 92982

Kontak Person:
Drs Yusnaidi MM 
(Kepala Dinas Pendidikan) 

Edwar Taufik SPd 
(Sekretaris Dinas Pendidikan)

Gusvizarni SPd 
(Kabid Dikdas)


comments powered by Disqus
Situs Web ini dikembangkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International, Education Development Center (EDC), dan World Education (WE) untuk U.S. Agency for International Development (USAID), berdasarkan perjanjian kerjasama No. AID-497-C-12-00003. Informasi yang disajikan dalam Situs ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mewakili pandangan atau kedudukan U.S. Agency untuk International Development atau Pemerintah Amerika Serikat. © 2012 RTI International, EDC, dan WE. Hak cipta dilindungi, kecuali hak-hak untuk kepentingan Pemerintah Amerika Serikat.