FORUM FASILITATOR

Wadah berbagi inspirasi dan pengalaman bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dosen, masyarakat, dan siswa dalam membangun sekolah yang berhasil.

Guru Demak Sisihkan 4 Persen Tunjangan Profesi

Guru Demak Sisihkan 4 Persen Tunjangan Profesi
Bupati Demak, Moh. Dachirin Said.

DEMAK, JAWA TENGAH – Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2015 tentang pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak, maka pertanggal 17 November 2015 semua penerima tunjangan profesi guru di Kabupaten Demak wajib menyisihkan empat persen dari tunjangan profesinya.

“Kita berupaya supaya setiap pendidik di lingkungan Kabupaten Demak terus meningkat kemampuan dan kariernya. Oleh karena itu, kebijakan menyisihkan empat persen dari tunjangan profesi pendidik dalam peraturan bupati ini perlu dilaksanakan,” kata Bupati Demak, Moh. Dachirin Said dalam lokakarya pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) di Aula Bupati, Senin (23/11).

Bupati menyebutkan bahwa alasan penerbitan perbub ini di antaranya, untuk terus meningkatkan kompetensi para guru. “Karena itu, penting untuk mengembalikan lagi peran guru secara maksimal dalam pendidikan. Kualitas pendidikan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya,” ungkap Bupati.

Sumber pembiayaan dalam PKB selain dari tunjangan profesi di antaranya berasal dari pemerintah daerah, bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai ketentuan, dana dari yayasan, dan sumber lain yang sah.

Pengelolaan keuangan PKB yang 4% tersebut langsung dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan masing-masing. Dinas pendidikan hanya mengatur regulasinya.

Dalam peraturan bupati tersebut, pasal 11 disebutkan bahwa bentuk dari kegiatan PKB di antaranya kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk mengurangi gesekan dalam pengelolaan dana, dalam perbup disebutkan tentang bentuk pengelolaannya meliputi di satuan pendidikan, kelompok kerja guru (KKG), dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

Setiap satuan pendidikan, KKG, dan MGMP dapat membuat perencanaan PKB berdasarkan hasil penilaian kinerja guru dan hasil evaluasi diri. Setelah didapatkan peta kebutuhan, mereka selanjutnya dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk legalitas dan mendapat dukungan dalam pelaksanaan PKB.(Arz) 


comments powered by Disqus
Situs Web ini dikembangkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International, Education Development Center (EDC), dan World Education (WE) untuk U.S. Agency for International Development (USAID), berdasarkan perjanjian kerjasama No. AID-497-C-12-00003. Informasi yang disajikan dalam Situs ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mewakili pandangan atau kedudukan U.S. Agency untuk International Development atau Pemerintah Amerika Serikat. © 2012 RTI International, EDC, dan WE. Hak cipta dilindungi, kecuali hak-hak untuk kepentingan Pemerintah Amerika Serikat.