FORUM FASILITATOR

Wadah berbagi inspirasi dan pengalaman bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dosen, masyarakat, dan siswa dalam membangun sekolah yang berhasil.

Daerah Buat Regulasi Peningkatan Kompetensi Guru

Daerah Buat Regulasi Peningkatan Kompetensi Guru
Peserta sedang mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati Batang Nomor 64/2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Aula Bupati Batang yang di fasilitasi oleh USAID PRIORITAS.

BATANG, JAWA TENGAH – Regulasi peningkatan profesi guru perlu diatur agar guru mendapat  jaminan dan kemudahan akses untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang karirnya. Hal itu mengemuka dalam sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 64 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di aula kantor bupati Batang (3/3).

Kabupaten Batang adalah salah satu daerah mitra USAID PRIORITAS yang telah mengeluarkan Perbup untuk mendukung program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau guru pembelajar. Daerah mitra lainnya yang telah mengeluarkan Perbup tersebut di antaranya Demak, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan (Jawa Tengah), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Aceh Tamiang (Aceh). USAID PRIORITAS saat ini tengah mendampingi daerah mitra untuk membuat rencana program pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru. Daerah didampingi dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan guru, menghitung satuan biaya yang dibutuhkan, dan sumber pendanaan yang dapat digunakan. "Hasil indentifikasi ini kemudian dikembangkan menjadi program PKB atau guru pembelajar di masing-masing kabupaten/kota," papar Mark Heyward, penasehat tata kelola dan manajemen pendidikan USAID PRIORITAS.

Wakil Bupati Batang, Soetadi SH MM mengupas isi dari Perbup terutama pasal 20 ayat 3 yang menyatakan perlunya menyisihkan dana 5% dari tunjangan profesi guru untuk peningkatan kompetensi. Penyisihan 5% dari tunjangan profesi diibaratkan oleh Wabup seperti ketika guru-guru kumpul-kumpul seperti biasa.

“Saat kita ingin kumpul-kumpul maka kita membawa jajan sendiri, makan sendiri, dan minum sendiri. Bedanya adalah sekarang konten yang dibicarakan adalah peningkatan kompetensi. Dananya disisihkan dan dikelola oleh institusi masing-masing atau melalui kelompok kerja guru (KKG) atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sendiri. Karena yang mengelola dan mengaturnya adalah bapak ibu sendiri. Kita hanya mengatur regulasinya,” kata Wabup.

Kepala SDN Rowosari 1 Limpung, Resmanto MPd mengatakan, saat ini sudah ada implementasi dari Perbup tersebut. Tercatat sudah ada KKG di 7 kecamatan yang sudah mampu mengorganisir penyisihan uang tersebut dan menjadikannya dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.

“Contohnya di KKG Limpung, mereka sudah mengorganisir penyisihan 5% dari uang TPP dan membuat  pelatihan pembuatan karya ilmiah yang dilaksanakan setiap Sabtu. Mereka menyusunnya menjadi 16 kali tatap muka sampai menghasilkan sebuah karya tulis,” kata Roesmanto. Dalam kegiatan pendampingan KKG ini juga melibatkan fasda USAID RIORITAS. (Arz/Anw)

 


comments powered by Disqus
Situs Web ini dikembangkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International, Education Development Center (EDC), dan World Education (WE) untuk U.S. Agency for International Development (USAID), berdasarkan perjanjian kerjasama No. AID-497-C-12-00003. Informasi yang disajikan dalam Situs ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mewakili pandangan atau kedudukan U.S. Agency untuk International Development atau Pemerintah Amerika Serikat. © 2012 RTI International, EDC, dan WE. Hak cipta dilindungi, kecuali hak-hak untuk kepentingan Pemerintah Amerika Serikat.